MAS JOKO

Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetino mengatakan, pihaknya tidak akan lepas tangan atas persoalan ini.

Persoalan semacam ini menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dibentuk oleh OJK.

"Kasus ini saya baru dengar, ini yang pertama, memang harus tugas Satgas," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (15/4).

Dia menuturkan, penyelesaian persoalan ini juga perlu campur tangan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sebab, OJK belum punya payung hukum untuk menanggani persoalan yang berhubungan dengan koperasi.
"Ini kan terkait koperasi jadi harus ada izin Kementerian Koperasi bukan ada di OJK. Tapi saat ini kami sedang pelajari pengaduan tersebut," jelas dia.

Sebagai regulator, OJK hanya dapat memberikan edukasi kepada para konsumen agar tak mudah menyertakan investasi.
"Edukasi kami terus berikan, kita juga harus melihat apakah perusahaan tersebut laporan keuangan jelasnya, dananya cukup, apalagi jumlah dananya cukup besar," ungkapnya.

Sebelumnya, anjloknya harga komoditas batu bara di pasar dunia membuat bisnis pertambangan lesu sejak beberapa tahun terakhir. Imbasnya bukan hanya dirasakan perusahaan-perusahaan yang lini bisnis utamanya di sektor pertambangan, tapi juga menjalar ke bisnis lain yang tidak secara langsung berkaitan dengan sektor ini.

Salah satunya yang terjadi pada PT Cipaganti Citra Graha (Cipaganti Group). Perusahaan yang lini bisnisnya di sektor transportasi ini sejak beberapa tahun terakhir mencoba peruntungan dengan menggarap sektor pertambangan melalui anak usahanya, PT Cipaganti Inti Resources.
Namun saat ini bisnis Cipaganti di sektor tersebut ikut lesu lantaran anjloknya harga komoditas batu bara di pasar internasional. Belum lagi bisnis alat berat yang juga mengalami penurunan operasi sekitar 70 persen.

"Awalnya memang lini usaha kami yang bergerak di bidang batu bara mengalami kekeringan likuiditas, di mana harga batu bara mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu hingga saat ini pun masih mengalami penurunan," ujar Sekretaris Perusahaan Cipaganti Citra Graha, Cece Kadarisman kepada merdeka.com, Selasa (15/4).

Kesehatan Cipaganti Grup pun mulai terganggu. Cece menyebutkan, per Februari 2014, Cipaganti terbelit utang hingga Rp 77 miliar. Kondisi ini berimbas ke lini bisnis Cipaganti yang lain yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Dana kelolaan yang diputar di perusahaan pertambangan milik Cipaganti menjadi tak maksimal karena kinerja bisnis pertambangan yang lesu.

Perusahaan pun harus rela menjual aset-asetnya untuk melunasi utang. Tidak hanya itu, penjualan aset tidak produktif dilakukan untuk memenuhi kewajiban Koperasi Cipaganti memberikan imbal hasil kepada nasabah setiap bulannya. Sebab, selama ini Koperasi Cipaganti kesulitan membayar return per bulannya.

"Kami akan tetap melunasi utangnya, mungkin bisa melalui perbankan, namun opsi lain kami akan melunasi melalui pendanaan dari penjualan alat berat maupun kendaraan yang sudah tak lagi produktif untuk bayar nasabah," katanya.

Koperasi Cipaganti menawarkan keuntungan atau imbal hasil setiap bulan berkisar antara 1,4 persen sampai dengan 1,6 persen disesuaikan dengan masa kemitraan yang dipilih oleh investor yaitu antara 1 sampai 5 tahun. Untuk tenor satu tahun, imbal hasilnya 1,4 persen per bulan. Sedangkan untuk tenor dua tahun sekitar 1,5 persen per bulan dan 1,6 persen per bulan untuk tenor tiga tahun Untuk tenor 4-5 tahun, imbal hasilnya bisa mencapai 1,65-1,7 persen per bulan.

 https://id.berita.yahoo.com/ojk-pelajari-kesulitan-koperasi-cipaganti-bayar-imbal-hasil-103039494.html

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, Rochman Sunarya Saleh, akhirnya bicara soal kasus penipuan dan penggelapan penyertaan modal usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Cipaganti Cipta Graha Tbk (CCG), Andianto Setiabudi, beserta dua komisaris PT CCG, Djulia Sri Redjeki dan Yulinda Tjendrawati Setiawan.

Dalam kasus ini, Rochman enggan disangkutpautkan meski dirinya menjabat sebagai ketua koperasi. Pasalnya, menurut Rochman, selama ini dirinya hanya menjadi simbol koperasi. Dia mengatakan, segala urusan, mulai dari administrasi hingga keuangan, diurus sendiri oleh Andianto.

"Semua tentunya diurus oleh Andianto dan keluarganya. Bahkan urusan alokasi dana bukan di ketua koperasi. Pemegang otoritas sama mereka (tiga orang yang ditahan Polda Jawa Barat)," kata Rochman saat konferensi pers di Soldaten kaffe, Jalan Cikawao, Kota Bandung, Kamis (26/6/2014).

Rohman menambahkan, sejak ditunjuk sebagai ketua Koperasi pada bulan Juni 2013, dirinya tidak pernah mengetahui tugas dan porsi kerjanya. Menurut dia, ketika hal tersebut ditanyakan kepada Andianto, Rochman mengaku tidak pernah mendapat jawaban.

Bahkan, lanjutnya, Rochman juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk menandatangani gaji pegawai oleh Andianto. Namun demikian, ketika ditunjuk menjadi ketua, dia sudah mengetahui karut-marut kondisi perekonomian koperasi Cipaganti.

Dia mengaku akhirnya menerima jabatan ketua dengan alasan ingin mengobservasi. Dengan status sebagai ketua, dia dibayar sebesar Rp 30 juta per bulan.

"Saya pernah mau mengundurkan diri pada saat saya membuat undangan untuk RAT, tapi ditolak," ucapnya.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi sedang menunggu hasil audit akuntan publik untuk mendalami penggunaan dana yang dikumpulkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Hal itu terkait tiga petinggi grup Cipaganti yaitu Andianto Setiabudi, Yulinda Tjendrawakti, dan Djulia Sri Rejeki yang menjadi tahanan Mapolda Jabar karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana ribuan mitra usaha.

Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto mangatakan untuk mengusut hal ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota (Pemkot) selaku pemberi izin badan hukum dari koperasi Cipaganti.
Bahkan dirinya menyebutkan telah melakukan dua kali rapat dengan dinas koperasi di daerah untuk mengetahui pokok permasalahan dari kasus tersebut.

"Kami sudah lakukan koordinasi. Dari daerah juga sudah memberikan informasi soal hal ini. Kami malah sudah menggelar rapat dua kali," ujar Setyo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (27/6/2014).

Dia menjelaskan pada rapat pertama, pihak kementerian telah memerintahkan pemkot dan dinas terkait untuk melakukan verifikasi ulang jumlah dana yang dihimpun oleh koperasi tersebut.

"Sedangkan pada rapat kedua yang kami gelar pada 13 Juni kemarin. Pada rapat ini kami membahas dana yang ada itu digunakan kemana saja," lanjutnya.

Dari hasil rapat tersebut ditemukan beberapa perusahaan yang menggunakan dana tersebut. "Ternyata ada beberapa PT (perseroan terbatas) yang menggunakan (dana) itu. Nantinya uang yang ditempatkan di PT-PT tersebut harus ditarik kembali," kata dia.

Sedang saat ini menurut Setyo, keuangan koperasi tersebut tengah dilakukan audit guna menelusuri lebih dalam penggunaan dana yang berhasil dikumpulkan dari para mitranya. [Bajua juga: OJK: Koperasi Cipaganti Sudah Diramalkan Ambruk]
"Sekarang ada akuntan publik yang sedang menghitung itu. Sekarang kami sedang menunggu hasilnya. Sebenarnya mereka sudah lama dipantau oleh satgas investigasi, di mana di dalamnya ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tandas dia. (Dny/Ahm)
- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2069545/kemenkop-minta-koperasi-cipaganti-kembalikan-dana-investor#sthash.ciXln2rC.dpuf

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi sedang menunggu hasil audit akuntan publik untuk mendalami penggunaan dana yang dikumpulkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Hal itu terkait tiga petinggi grup Cipaganti yaitu Andianto Setiabudi, Yulinda Tjendrawakti, dan Djulia Sri Rejeki yang menjadi tahanan Mapolda Jabar karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana ribuan mitra usaha.

Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto mangatakan untuk mengusut hal ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota (Pemkot) selaku pemberi izin badan hukum dari koperasi Cipaganti.
Bahkan dirinya menyebutkan telah melakukan dua kali rapat dengan dinas koperasi di daerah untuk mengetahui pokok permasalahan dari kasus tersebut.

"Kami sudah lakukan koordinasi. Dari daerah juga sudah memberikan informasi soal hal ini. Kami malah sudah menggelar rapat dua kali," ujar Setyo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (27/6/2014).

Dia menjelaskan pada rapat pertama, pihak kementerian telah memerintahkan pemkot dan dinas terkait untuk melakukan verifikasi ulang jumlah dana yang dihimpun oleh koperasi tersebut.

"Sedangkan pada rapat kedua yang kami gelar pada 13 Juni kemarin. Pada rapat ini kami membahas dana yang ada itu digunakan kemana saja," lanjutnya.

Dari hasil rapat tersebut ditemukan beberapa perusahaan yang menggunakan dana tersebut. "Ternyata ada beberapa PT (perseroan terbatas) yang menggunakan (dana) itu. Nantinya uang yang ditempatkan di PT-PT tersebut harus ditarik kembali," kata dia.

Sedang saat ini menurut Setyo, keuangan koperasi tersebut tengah dilakukan audit guna menelusuri lebih dalam penggunaan dana yang berhasil dikumpulkan dari para mitranya. [Bajua juga: OJK: Koperasi Cipaganti Sudah Diramalkan Ambruk]
"Sekarang ada akuntan publik yang sedang menghitung itu. Sekarang kami sedang menunggu hasilnya. Sebenarnya mereka sudah lama dipantau oleh satgas investigasi, di mana di dalamnya ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tandas dia. (Dny/Ahm)
- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2069545/kemenkop-minta-koperasi-cipaganti-kembalikan-dana-investor#sthash.ciXln2rC.dpuf

Dari sekian banyak profesi di dunia hukum seperti lawyer, hakim, jaksa, konsultan HAKI, notaris, berapa banyak yang familiar dengan profesi Kurator? Berapa banyak mahasiswa hukum yang bercita-cita menjadi seorang Kurator saat duduk di bangku kuliah?

Yuk, kita berkenalan dan memperluas cakrawala dengan profesi yang satu ini.

Kurator adalah orang yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan penjualan terhadap seluruh kekayaan yang tercatat atas nama Debitor Pailit (boedel pailit) sesuai yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004. Pengurusan dan penjualan boedel pailit yang nantinya akan digunakan untuk membayar hutang Debitor Pailit. Dalam hal ini, profesi Kurator dilahirkan oleh UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”).

Tanggung jawab Kurator dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi yang mengandalkan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan profesinya, Kurator harus mengupayakan semaksimal mungkin atas pengamanan harta pailit dari kerusakan, penyusutan nilai, kecurangan yang mungkin dilakukan oleh Debitor dan/atau Kreditor bahkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan nilai boedel pailit. Kurator adalah independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam dunia kepailitan, Kurator mulai menjalankan tugas dan wewenangnya pada hari Keputusan Pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga.

Lalu siapakah yang dapat menjadi Kurator? Apakah profesi ini eksklusif hanya dapat diperoleh oleh para Sarjana Hukum saja? Keunikan dari profesi ini adalah meskipun masuk ke dalam ranah profesi hukum, namun tidak hanya Sarjana Hukum yang dapat menjadi seorang Kurator. Untuk dapat menjadi Kurator, diharuskan untuk mengikuti pendidikan profesi Kurator yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Kurator yang dapat diikuti oleh Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Akuntansi. Apabila pendidikan profesi Advokat diselenggarakan oleh Peradi, maka pendidikan profesi Kurator diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Selain AKPI, asosiasi profesi kurator lainnya seperti Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) juga mengadakan pendidikan profesi Kurator.

Pendidikan profesi Kurator ini umumnya diselenggarakan dalam waktu 2 minggu dengan kuota peserta pendidikan yang terbatas demi terselenggaranya pengajaran dan pendidikan yang kondusif dan efektif. Setelah pendidikan profesi Kurator selesai ditempuh, para peserta diharuskan mengikuti 2 tahap ujian, yaitu ujian tertulis dan ujian lisan. Jangka waktu ujian tertulis dengan ujian lisan biasanya terdapat jeda 2 minggu hingga 1 bulan. Peserta pendidikan profesi Kurator yang dinyatakan lulus dalam keseluruhan tahap tes akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM mengenai pengangkatannya sebagai seorang Kurator. Biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan profesi Kurator ini yang diselenggarakan oleh AKPI pada tahun lalu adalah sebesar 17 juta Rupiah untuk pendidikannya dan sebesar 3 juta Rupiah untuk ujiannya.

Pendidikan profesi Kurator ini diselenggarakan sekali dalam setahun, dimana penerimaan peserta pendidikan diumumkan dalam surat kabar terkemuka. Dalam hal ini, sistem penerimaan peserta pendidikan berorientasi pada slogan “siapa yang cepat mendaftar dan membayar, dia yang akan tercatat dan mendapat kursi terlebih dahulu sebagai peserta pendidikan Kurator”.

Profesi Kurator terkadang diindentiikan dengan fee yang sangat besar jumlahnya. Benarkah demikian? Imbalan jasa yang diperoleh Kurator berbeda dengan imbalan jasa yang lawyer yang didasarkan pada kesepakatan antara lawyer dengan klien. Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 diatur mengenai imbalan jasa Kurator yaitu sebesar 2 ½ % (dua setengah persen) dari hasil penjualan atas asset Debitor Pailit yang dilakukan oleh Kurator. Sebagai gambaran, apabila jumlah asset yang dijual oleh Kurator berjumlah 1 Miliar Rupiah, maka imbalan jasa yang diperoleh Kurator adalah sebesar 25 juta Rupiah. Namun, imbalan jasa Kurator juga dapat dilakukan dengan sistem hourly basis, bergantung pada kerumitan pekerjaan Kurator dalam suatu kasus kepailitan. Jika terdapat lebih dari 1 Kurator yang menangani kasus kepailitan tersebut, maka pembagian fee Kurator sesuai dengan kesepakatan para Kurator yang terlibat dalam kasus tersebut.

Setiap sesuatu memiliki resiko, begitu juga dalam setiap profesi. Setiap profesi memiliki resiko profesi yang diemban. Dalam profesi Kurator, resiko profesi Kurator disebutkan dalam Pasal 72 UUKPKPU. Kurator bertanggunng jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kesalahan tersebut misalnya melakukan penjualan atas harta pailit jauh di bawah harga pasar untuk keuntungan pribadi. Atas kesalahan dan/atau kelalaiannya, Kurator dapat dituntut secara pidana baik oleh Debitor Pailit dan/atau Kreditor serta pihak ketiga lainnya yang dirugikan oleh tindakan Kurator.

Dari gambaran tersebut, sudahkah Anda semakin mengenal profesi Kurator? :)

sumber  : https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5069633871632341226#editor/target=post;postID=4955260975138030402

TEMPO.CO , Jakarta- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Din Syamsuddin, punya lelucon khusus ketika menyindir calon presiden yang diusung koalisi pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lelucon Din ini mengenai status Prabowo yang belum memiliki pendamping.

"Tidak lengkap rasanya kalau belum punya Ibu Negara, kan tidak bagus kalau berfoto di depan istana kalau tidak didampingi first lady," kata Din Syamsudin di Tanwir Muhammadiyah di Hotel Mesra, Kalimantan Timur, Sabtu, 24 Mei 2014.  Pernyataan Din itu langsung disambut tempik sorak peserta yang hadir di acara tersebut. Prabowo sendiri hanya tersenyum mendengarkan pernyataan Din tersebut.

Prabowo datang ke acara itu atas undangan Muhammadiyah. "Untuk menguji visi-misi Prabowo sebagai capres," kata Din. Sebelum Prabowo, calon presiden yang diusung koalisi pimpinan PDI Perjuangan juga datang ke acara tersebut.

Muhammadiyah mennggelar sidang Tanwir di Hotel Samarinda, Samarinda, Kalimantan Selatan. Rencananya Tanwir yang digelar pada 23-25 Mei ini akan membicarakan konsolidasi program Muhammadiyah. "Untuk membentuk Indonesia Berkemajuan sesuai cita-cita Ahmad Dahlan," kata Din.

sumber :

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/25/269580147/Lelucon-Din-Syamsuddin-Soal-Ibu-Negara-Prabowo

Joko Widodo dan Prabowo Subianto. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum meminta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden ke gedung KPU tidak melewati jalan yang sama. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diminta untuk datang dari dua arah yang berbeda. Misalkan Prabowo-Hatta dari Barat maka Jokowi-JK dari Timur, atau sebaliknya. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau bentrok antara pendukung kedua pasangan. "Jalan depan KPU juga akan ditutup," ujarnya, Sabtu, 31 Mei 2014.

sumber :

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dengan putusan tersebut, UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk mengisi kevakuman, digunakan lagi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

"Sistem ekonomi Indonesia bukan sistem yang sepenuhnya liberal," kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada sidang di MK, Rabu, 28 Mei 2014. Sejumlah pasal yang didugat mengusung semangat kapitalisme yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip koperasi. 

Opini hakim mendukung gugatan para pemohon, di antaranya materi soal definisi koperasi. "Jauh dari roh koperasi karena terlalu individualistis," tutur Hamdan. Beberapa materi lain yang dipersoalkan adalah keberadaan pengurus nonanggota, sistem permodalan yang mirip perusahaan, juga kewenangan pengawas. "Itu mereduksi rapat anggota," ujarnya. 

Kuasa hukum pemohon, Aan Eko Widiarto, mengapresiasi keputusan MK tersebut. "Ini titik awal menegakkan demokrasi kerakyatan sesuai dengan sistem demokrasi yang gotong-royong," katanya. Dia menilai keputusan MK itu sesuai dengan roh konstitusi koperasi. 

Dengan demikian, tiga soko guru perekonomian meliputi perusahaan, perusahaan negara, dan koperasi. "Perusahaan tetap harus ada, tapi koperasi harus terjaga," kata akademikus dari Universitas Brawijaya ini.

Seusai pembacaan putusan, sekitar 30 pegiat koperasi langsung bersujud syukur. Sesudah itu, mereka bersama-sama menyanyikan lagu Syukur. "Ini keputusan yang luar biasa," kata Sri Untari, salah satu perwakilan pemohon dari pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Selama masa vakum, tutur dia, pihaknya akan mengusulkan perbaikan yang dibutuhkan.

Pegiat koperasi lain, Isminarti Perwirani, mengatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 sudah cacat mendasar. Di antaranya, prinsipnya berbasis modal (capital based) dan meminggirkan prinsip keanggotaan (membership based). "Ini bukan kesuksesan koperasi Jawa Timur, tapi gerakan koperasi se-Indonesia."

Saat sosialisasi Undang-Undang Peoperasi pada tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aria Bima menyatakan semangat Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah untuk mengimbangi ekonomi kapitalisme. “Saat ini Indonesia berada di era ekonomi bebas, yang berbeda cara pandang dengan koperasi,” ujarnya di Surakarta. 

Salah seorang anggota tim penyusun UU Perkoperasian, Suhartono, mengaku ada revolusi dalam revisi UU tersebut. Ada perubahan besar yang dimasukkan dalam revisi demi menggairahkan kembali koperasi. “Perubahan UU Perkoperasian memang cukup radikal,” ujarnya.

sumber :

http://www.tempo.co/read/news/2014/05/29/063581004/MK-Batalkan-Undang-undang-Koperasi